Sejarah Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sesudah 60 th Indonesia merdeka, tujuan kesejahteraan rakyat masihlah jauh dari angan-angan yang diharapakn lantaran banyaknya tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu penyakit akut yg tersebar ke semua tatanan kehidupan penduduk. Tindak pidana Korupsi sangat besar pengaruhnya terhadap tatanan suatu bangsa tak cuma menggerogoti sendi-sendi ekonomi rakyat, namun korupsi pula menghancurkan pilar-pilar demokrasi yang ada di Indonesia.

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia teramat memprihatinkan & berlangsung dengan cara meluas dalam nyaris seluruhnya di semua lini kehidupan warga. Perkembangannya Tindak Pidana Korupsi dari tahun ketahun semakin meningkat dan jumlah kerugian negarapun sangatlah besar dan ini berpengaruh tak saja bagi kehidupan perekonomian nasional namun pada kehidupan berbangsa & bernegara. Dikarenakan itulah sehingga seluruhnya Tindak Pidana Korupsi (TPK) tak lagi akan digolongkan sbg kriminal biasa melainkan sudah jadi suatu tindak pidana/kriminal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu upaya pemberantasannya tak lagi bisa dilakukan dengan cara biasa. Oleh Karen itu harus dipakai sebuha metode penegakan hukum dengan cara luar biasa lewat pembentukan sebuah tubuh kusus yg memiliki kewenangan luas, independen pula bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan TPK, yg Analisis persepsi. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Cita-cita rakyat yg mau hidup dalam negara yg terbebas dari penyakit korupsi ini sebahagian digantungkan terhadap sebuah Instansi yg dikasih nama Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Undang-Undang No. 30 th 2002 menyangkut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jadi dasar pembentukan awal berdirinya Lembaga ( KPK ) Komisi Pemberantasan Korupsi.  Lewat Undang-Undang ini, KPK yg lahir pada tanggal 29 Desember 2003 makin menjawab antusiasme penduduk dalam pemberantasan TPK, mengingat eksistensi lembaga-lembaga penegak hukum & lembaga-lembaga swadaya penduduk yg peduli kepada pemberantasan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi belum menunjukkan kinerja yg maksimal. Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap yang merupakan angin segar bagi pencari keadilan & system hukum yg tak pandang bulu, maka perhatian & cita-cita warga yg ditunjukkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi makin tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bersifat independen & bebas dari pengaruh kekuasan manapun pula bertanggung jawab terhadap publik. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dgn maksud meningkatkan daya guna & hasil guna kepada upaya pemberantasan TPK. Komisi Pemberantasan Korupsi di beri amanat melaksanakan pemberantasan TPK dengan cara profesional, intensif, & berkesinambungan buat wujudkan penduduk yg adil, makmur, & sejahtera berdasarkan Pancasila & UUD 1945

B. Visi, Misi, Azas, & Nilai-Nilai Komisi Pemberantasan Korupsi
Visi Komisi Pemberantasan Korupsi yakni wujudkan Indonesia yg bebas dari Korupsi.Sedangkan, Misi Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu penggerak perubahan utk wujudkan bangsa yg anti korupsi Azas yg di pegang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan pekerjaan & wewenangnya yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kebutuhan umum, & proporsionalitas.

Sedangkan Nilai-nilai yg dianut Komisi Pemberantasan Korupsi yakni integritas, profesionalisme, inovasi, religiusitas, transparansi, kepemimpinan, & produktivitas.

Sejarah Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | abdan syakuro | 5