Tugas dan Wewenang serta Kewajiban KPK

Tugas dan Wewenang serta Kewajiban KPK
 
Analisis persepsi..., Diana Azwina, FISIP UI, 2008 Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 th 2002 berkenaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan.

Korupsi bertugas : melaksanakan koordinasi bersama dinas yg mempunyai wewenang melaksanakan pemberantasan TPK, mensupervisi dinas yg berhak laksanakan pemberantasan TPK, menyelidiki, menyidik, & menuntut TPK, jalankan tindakan-tindakan pencegahan TPK, & memonitor penyelenggaraan pemerintahan negeri. Sama Seperti disebutkan bahw visi Komisi Pemberantasan Korupsi yakni wujudkan Indonesia yg bebas dari korupsi, tapi utamencapai visi tersebut bukanlah tugas gampang, mustahil Komisi Pemberantasan Korupsi akan melenyapka korupsi tidak dengan peran aktif penduduk yg didukung kesungguhan deretan pemerintah di tingkat pusat ataupun daerah pula perbaikan & pemberdayaan Lembaga & apara penegak hukum juga sebagai syarat penting utk wujudkan cita-cita tersebut. Utk itulah di samping melaksanakan upaya penindakan & pencegahan TPK, Komisi Pemberantasan Korupsi lakukan pemberdayaan Lembaga & aparat penegak hukum yg tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomer 30 thn 2002.

Dalam pasal 7 UU yg sama disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas serta laksanakan koordinasi adalah : mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, & penuntutan TPK, menetapkan system pelaporan dalam aktivitas pemberantasan TPK, meminta kabar berkaitan aktivitas pemberantasan TPK pada Lembaga terkait, melakukan dengan opini atau jumpa bersama dinas yg mempunyai wewenang melaksanakan pemberantasan TPK, & meminta laporan dinas terkait berkenaan pencegahan TPK. Pasal 8 ayat 1. Menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berhak jalankan pengawasan, penelitian, atau
penelaahan kepada dinas yg menjalankan pekerjaan & wewenangnya di bagian Pemberantasan TPK, juga Lembaga yg jalankan layanan publik. Dalam perihal penyelidikan, penyidikan, & penuntutan, pasal 11 & 12 menjabarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai hak menyelidik, menyidik, & menuntut TPK yg : melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negeri (PN), & orang lain yg ada kaitannya bersama TPK yg dilakukan oleh aparat penegak hukum atau PN, mendapat perhatian yg meresahkan penduduk, & atau berkaitan kerugian negeri paling sedikit Rupiah. 1.000.000.000,00 (satu milyar rp).

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan dijelaskan dalam pasal 13 ialah mendaftarkan & mengecek Laporan Harta Ketajiran PN (LHKPN), menerima laporan & menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan acara pendidikan antikorupsi terhadap tiap-tiap jenjang pendidikan, membuat rancangan & mendorong terlaksananya acara Analisis persepsi..., Diana Azwina, FISIP UI, 2008 sosialisasi pemberantasan TPK, berkampanye antikorupsi pada warga umum, & jalankan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK.

Dalam upaya peningkatan efisiensi & efektifitas juga mencegah terjadinya TPK di dinas negeri & pemerintahan, Komisi Pemberantasan Korupsi dikasih amanat oleh Undang-Undang buat jalankan monitoring dgn kewenangan sama seperti dijabarkan dalam pasal 14, merupakan mengkaji system pengelolaan administrasi di seluruhnya dinas negeri & pemerintah, berikan saran pada pimpinan Instansi negeri & pemerintah utk jalankan perubahan jikalau berdasarkan hasil pengkajian system pengelolaan
administrasi tersebut berpotensi korupsi, melaporkan pada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, & Tubuh Pemeriksa Keuangan, seandainya saran Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan usulan perubahan tersebut tak diindahkan.
Tugas dan Wewenang serta Kewajiban KPK | abdan syakuro | 5